Ketua YBMG dan Rektor UBM Gorontalo hadir bersama pimpinan perguruan tinggi se Provinsi Gorontalo ikut serta dalam aksi damai.
Hulondalo.id - Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo (YBMG), Dr. Ir. H. Azis Rachman MM, IPM bersama Rektor Universitas Bina Mandiri (UBM) Gorontalo, Dr. Hj. Titin Dunggio M.Si, M.Kes hadir dalam aksi damai yang di gelar di depan Istana Negara Jakarta, Selasa (27/9/2022). Di depan Istana Merdeka, peserta aksi dari APTISI XVI Gosuluteng itu bergabung dengan Rektor dan Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) lainnya dari seluruh Indonesia. Termasuk APTISI Pusat. ''Kami ini adalah akademisi, dosen dari berbagai perguruan tinggi. Datang ke sini minta kepada Presiden Jokowi supaya mencopot Nadiem Makarim sebagai Menteri karena membuat dunia pendidikan di Indonesia menjadi kacau,'' teriak massa aksi. Selain menyampaikan tuntutan turunkan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dr. Azis Rachman yang juga Ketua APTISI Gorontalo bersama rombongan membawa spanduk yang berisi tuntutan APTISI kepada Pemerintah.
-
Pertama, terkait dengan RUU Sisdiknas yang disiapkan dengan gegabah dan tidak melibatkan APTISI yang keberadaannya sangat jelas di dunia pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kedua, perlu dipertegas dalam RUU bahwa akreditasi diwajibkan bagi semua institusi perguruan tinggi, sedangkan akreditasi program studi bersifat sukarela. ''Kita ingin pelaksanaan akreditasi dibiayai oleh Anggaran Negara melalui APBN,'' ujarnya. Ketiga, terkait dengan norma pada Pasal 4 Permendikbudristek Nomor 48 tahun 2022. Di dalamnya dijabarkan bahwa terdapat tiga seleksi yang diperkenankan pada PTN dalam menerima mahasiswa. Yakni seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes dan seleksi secara mandiri oleh PTN. ''Hal ini menurut kami tidak sesuai dengan ratio penerimaan mahasiswa baru sehingga menciptakan ketidakadilan. Apalagi PTS, salah satunya, bergantung hidup dari mahasiswa. Kami berpendapat perlu ditinjau ulang demi terciptanya keadilan yang merata baik itu untuk PTN dan PTS. Jalur mandiri PTN lebih baik dihapuskan,'' tandas para masa aksi. (ais/rls)
