Etika Politik yang Tidak Mencerminkan Realitas Budaya Politik

Hulondalo.id - MENARIK bagi penulis ketika mengkaji mengenai kehidupan perpolitikan yang ada di Indonesia. Karena pada era ini Indonesia tepat berada pada tatanan kehidupan perpolitikan yang sangat kompleks, disebabkan Indonesia telah mengalami dan melewati berbagai masa kelam perpolitikan.

Dimulai pada awal kemerdekaan yakni pada masa orde lama kemudian digantikan dengan masa orde baru sampai setelah datangnya era reformasi pada tahun 1998 hingga bergulir sampai dengan saat ini. Seiring dengan perubahan masa maka sistem perpolitikan di Indonesia pun kian berubah, didalam massa transisi tersebut yang pada dahulnnya sistem perpolitikan lebih mengarah ke otoritarian, namun sekarang masuk kearah demokrasi.

Didalam masa transisi tersebut telah dilakukan perubahan-perubahan pada tatanan perpolitikan yang sangat fundamental atau mendasar. Akan tetapi pada dasarnya tatanan kehidupan politik yang demokrasi tersebut pada saat ini tidak mencerminkan mengenai asas maupun nilai yang terkandung di dalam tatanan perpolitikan yang demokrasi tersebut.

Etika politik di Indonesia sendiri pada asas legalitasnya termuat didalam TAP MPR NO.IV TAHUN 2001 TENTANG ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.

“Menurut Frans Magnus Suseno Bahwa Etika politik memberikan patokan-patokan, orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang ingin menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia".

Etika politik erat kaitannya dengan sikap, nilai, maupun moral yang pada dasar fundamentalnya hanya dimiliki oleh manusia. Dasar tersebut yang kemudian akan lebih menguatkan bahwa etika politik senantiasa didasarkan pada manusia sebagai mahluk yang beradab dan berbudaya.

Sebuah penyimpangan etika politik pada hakikatnya bisa kita jumpai didalam hidup dan kehidupan bernegara dalam hal ini penerapan politik praktis di lapangan.

Merujuk akan hal diatas maka dapat dilihat dalam realitasnya kehidupan perpolitikan secara umum yang terjadi sekarang, justru banyak dari para elit politik yang kemudian tidak menyadari atau bahkan menyadari bahwa, sikap atau etika dalam berpolitiknya sebenarya bertentangan dengan norma dan etika politik, baik  dipandang secara normatif maupun dipandang secara regulasi atau aturan.

Hal ini dapat terlihat ketika para elit politik yang berkuasa pada saat ini lebih mudah untuk menghalalkan segala cara apapun untuk mewujudkan kepentingnya. Mereka pun tidak lagi melihat maupun mengindahkan nilai etika maupun moralitas didalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut yang kemudian menjadi menjadi catatan tersendiri terhadap dunia perpolitikan Indonesia sekaligus menjadi kekhawatiran untuk bangsa.

Begitu banyak contoh kasus yang kemudian mencerminkan tentang pelanggaran etika politik di Indonesia, baik yang dilakukan oleh para politikus di tingkat pusat maupun daerah. Sebut saja pelanggaran etika politik dalam legitimasi hukum.

Bentuk pelanggaran dalam bentuk legitimasi hukum dapat kita lihat didalam kontestasi pemilihan umum. Sebagaimana pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 adalah pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun yang menjadi pertanyaan apakah para aktor yang terlibat dalam kontestasi pemilihan umum tersebut bersikap sebagaimana yang pasal 22 E ayat 1 UUD 1945 tersebut?.

Namun yang menjadi perhatian tersendiri adalah kontestasi pemilihan umum ini justru hanya dilakukan oleh para aktor politik yang hanya ingin mengejar popularitas dan kekuasaan semata.

Banyak dari para elit politik yang kemudian mengumbar janji untuk memikat hati maupun suara rakyat menjelang pemilihan umum dilaksanakan, yang pada hakikatnya janji politik tersebut belum tentu dapat dipertanggung jawabkan setelah mereka terpilih sebagai calon pemerintah maupun wakil rakyat.

Bukan hanya janji-janji semata yang mereka gunakan untuk mencari popularitas dikalangan rakyat bahkan tindakan Money Politic pun mereka halalkan.