Sengketa Pilkades Desa Windu Biau masih Berlanjut

- Senin, 16 Januari 2023 | 21:23 WIB
Rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Senin 16 Januari 2023.
Rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Senin 16 Januari 2023.

Hulondalo.id - Sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2022 di Desa Windu Kecamatan Biau Gorontalo Utara, masih berlanjut.

Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, kembali melaksanakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang kedua.

RDPU yang kedua ini, Komisi I mengundang Panitia Pemilihan Desa, BPD dan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK).

Wakil Ketua Komisi I, Matran Lasunte, mengatakan PPK sebenarnya sangat diharapkan bisa hadir dalam RDPU itu. Dimana SK PPK itulah kata Matran, yang dipersoalkan oleh penggugat dalam hal ini Sarifudin Mii.

"Sementara PPK sendiri tidak hadir, karena ketua PPKnya dalam keadaan sakit, sementara wakil ketua PPKnya sedang berada di tugas lain," ungkap Matran, usai RDPU di ruang sidang DPRD, Senin 16 Januari 2023.

Meski begitu kata Matran, karena pihaknya memang menghadirkan panitia pemilihan desa dan BPD, sehingga RDPU itu tetap dilanjutkan, sambil menggali keterangan dari para pihak terkait dengan laporan itu.

"Dan memang Komisi 1 akan terus melakukan pendalaman. Karena memang laporan tersebut pada ujungnya berkaitan dengan, Bupati tidak melantik kepala desa terpilih, sementara di desa windu itu ada pemilihan kepala desa," terang Matran.

Beberapa hal teknis lanjut Matran, juga terungkap dalam RDPU itu dan setelah menghimpun keterangan dari para pihak, Komisi I kata Matran, masih akan menggelar satu kali rapat dengan PPK, sebelum menerbitkan rekomendasi.

Waktunya kata Matran, masih akan dikonsultasikan dengan pimpinan, karena hal itu memang harus dilakukan.

Contoh kasus, agenda hari ini lanjut Matran, tidak dihadiri, padahal pihaknya sudah sejak pekan kemarin memerintahkan sekretariat DPRD untuk segera melayangkan surat atau undangan, agar para pihak yang diundang bisa menjadwalkan lebih awal.

Bahkan undangan itu juga kata Matran lagi, sudah disampaikan pada skorsing rapat pertama, terutama PPK melalui Wakil Ketua PPK dalam hal ini Kepala Bagian Hukum, untuk hadir dalam RDP yang sudah ditetapkan hari ini, tidak dihadiri.

"Kalau dari bagian hukum sendiri ada, tapi dia bukan ppk, yang dari PPK tidak ada. Sementara yang kami harapkan PPK untuk dapat mengklasifikasi terkait dengan SK yang diduga melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2018," jelas Matran.

Sebelumnya, Komisi I juga sudah melaksanakan RDP terkait dengan persoalan Pilkades di Desa Windu Kecamatan Biau itu, Kamis 5 Januari 2023 kemarin. ***

Editor: Administrator

Tags

Terkini

LKPD Gorontalo Utara Tahun 2022 mulai diaudit BPK

Kamis, 9 Februari 2023 | 09:35 WIB

Hati-hati Bakar Sampah Kalau Tak Mau Seperti Ini

Selasa, 7 Februari 2023 | 12:08 WIB

Reses di Dengilo, Sri Masri Sumuri Banjir Aspirasi

Selasa, 7 Februari 2023 | 09:18 WIB
X