Bahas Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah Butuh Keseriusan, Ini Pesan Adhan Dambea untuk Pimpinan Parpol

- Selasa, 23 Mei 2023 | 21:24 WIB
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea.

Hulondalo.id - Keseriusan semua pihak terkait dibutuhkan pada pembahasan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Gorontalo.

Termasuk kata anggota Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambe keseriusan dari wakil rakyat disalah satu alat kelengkapan dewan tersebut.

Apalagi kata Adhan Dambea Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah ini menyangkut kepentingan masyarakat.

Baca Juga: Dugaan Pungutan Token Listrik di TPI, AW Thalib: Seharusnya Itu Ditanggung APBD

Menurut Adhan Dambea pembahasan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah ini sangat diperlukan kehadiran seluruh anggota Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo.

Bapemperda merupakan alat kelengkapan dewan, dan alat kelengkapan dewan ini sangat jelas dalam undang-undang legislasi,” kata Adhan Dambea usai Rapat Kerja Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo bersama Mitra Kerja OPD Provinsi Gorontalo, Senin 22 Mei 2023.

Adhan Dambea juga mengatakan, jika ingin memaksimalkan pembahasan Ranperda maka harus dihadiri oleh seluruh anggoa badan legislasi.

“Saya mengimbau kepada pimpinan partai politik di Gorontalo, agar mendorong anggotanya duduk di badan legislasi supaya aktif dalam pembahasan Perda agar hal ini bisa maksimal. Artinya jika ini kita bahas bersama akan maksimal hasilnya, tapi kalau hanya dibahas 4 orang saja maka tentu hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya.

Tak hanya itu, Adhan Dambea juga menyinggung persoalan Perda No.6 Tahun 2018 tentang Kepelabuhanan yang diberlakukan di TPI.

Menurutnya, karena pembahasan Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah memakan waktu yang lama, menyebabkan hingga saat ini Perda No.6 Tahun 2018 masih diberlakukan.

Adhan Dambea menilai, seharusnya Perda No.6 tersebut tidak dijadikan landasan untuk meminta pajak dan retribusi dari pedagang.

“Sebagai contoh di TPI disana itu hanya menggunakan Perda no.6 tahun 2018 tentang Kepelabuhanan. Tidak ada kaitannya orang yang menjual rica, bawang, akan dikenakan pajak retribusi, ini tidak ada hubungan. Sementara mereka hanya menggunakan Perda no.6,” jelasnya.

Adhan Dambea bahkan mengungkapkan jika dirinya telah menyampaikan hal ini kepada Dinas, mengingat hal tersebut sudah termasuk ke dalam pungli.

“Kalau ini Perda masih terlambat maka turunkanlah Peraturan Gubernur dan itu sudah disampaikan kepada kepala badan,” pungkasnya. *

Editor: Maman Uloli

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X