Perang Sudan, Pemerintah Evakuasi 538 Warga Negara Indonesia, TNI Langsung Berangkat...

Hulondalo.id - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri tengah mengevakuasi 538 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Sudan.

Evakuasi 538 WNI itu dilakukan akibat adanya konflik bersenjata di Sudan.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menyampaikan, WNI yang di evakuasi terdiri dari 273 perempuan, 240 laki-laki dan 25 balita.

Baca Juga: 850 Pasukan Satgas Konga Dilepas, Panglima TNI: Junjung Tinggi Kehormatan dan Martabat Negara

"Alhamdullilah, pada pukul 01.00 dini hari waktu setempat atau pukul 06.00 pagi WIB pada hari ini, 538 WNI telah tiba dengan selamat di Kota Port Sudan," ujar Retno dalam siaran pers, Senin, 24 April 2023.

WNI yang dievakuasi sebagian besar adalah mahasiswa Indonesia, pekerja migran Indonesia, karyawan perusahaan Indofood dan staf KBRI beserta keluarga.

"Ini adalah evakuasi tahap pertama yang dipimpin langsung oleh Dubes RI di Khartoum," ujar Retno.

"Evakuasi dilakukan dengan menggunakan bis sebanyak 8 buah dan 1 mini bus KBRI," lanjutnya.

Menlu menambahkan, WNI yang dievakuasi berangkat dari Khartoum pada Minggu, 23 April 2023 pukul 08.00 waktu setempat atau pukul 13.00 WIB.

Para WNI menempuh perjalanan selama sekitar 15 jam dengan jarak 830 kilometer menuju ke Port Sudan, melalui Kota Atbara, Damir, Mismar, dan Sawakin serta melewati sekitar 15 pos pemeriksaan.

"Saat ini, 538 WNI tersebut sedang beristirahat di rumah persinggahan di Port Sudan sebelum keberangkatan menuju Jeddah melalui jalur laut. Insyaallah persiapan pulang ke Indonesia juga terus dilakukan," kata Menlu.

Pemerintah Indonesia terus menjalin komunikasi dengan otoritas di Sudan untuk memastikan jalur aman dan keamanan bagi WNI.

Dubes RI di Arab Saudi dan Konsulat Jenderal (Konjen) di Jeddah, Arab Saudi juga melakukan komunikasi dengan otoritas setempat untuk memastikan proses lanjutan berjalan dengan baik.

Selain itu, kata Retno, tim kecil perbantuan untuk evakuasi juga telah bergerak, baik dari Jakarta yang dipimpin oleh Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI), Kemlu maupun tim perbantuan dari Riyadh dan Jeddah, Arab Saudi.