Gorontalo Dilarang Kirim Sapi ke Luar, Peternak Terus Merugi, Surat Gubernur 'Dicuekin' Satgas PMK

Hulondalo.id - Sejak pembatasan yang diberlakukan Satgas PMK, peternak Gorontalo terus merugi.

Meski tidak ditemui kasus penyakit mulut dan kuku, tapi Gorontalo tetap diberlakukan pembatasan.

Padahal kata Kadis Pertanian Provinsi Gorontalo Muljady Mario, daerah lain terus bersurat minta ada pengiriman ternak.

Baca Juga: Dinas pertanian Provinsi Gorontalo gelar Halal Bil Halal sambut Ramdan 1444 H.

Soal pengiriman ternak sendiri, diatur oleh Undang undang no 18 tahun 2009.

Undang undang itu berbunyi: pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran hewan atau ternak dan produksi hewan.

Tapi yang menjadi kontradiktif adalah, pengiriman ternak yang diatur undang undang, 'dianulir' oleh kebijakan Satgas PMK.

Dari tahun 2019, 2020 pengiriman ternak sapi dari Gorontalo itu sekitar 2000-an ekor. Masuk tahun 2021 tambah 3000 ekor.

Tahun 2022, diitargetkan pengiriman mencapai 5000 ekor sapi, tapi tiba tiba ada PMK.

Nah, aturan dari pemerintah pusat, daerah yang masuk zona kuning tidak boleh mengirimkan ternak ke daerah zona hijau.

“Gorontalo tidak memiliki kasus PMK, akan tetapi karena kita satu pulau dengan Sulawesi selatan dan Sulawesi tengah maka Gorontalo ikut terdampak,” ungkap Mario, dalam rapat Kamis 16 Maret 2023.

Harusnya kata Mario, peternak diperlakukan secara profesional. Pembatasan harusnya diberlakukan daerah yang tertular saja.

Pembatasan terhadap Gorontalo, sangat merugikan peternak. Terlebih saat mereka menerima permintaan dari daerah lain, namun tak bisa mengirim padahal punya stok banyak.

"Kaltara (Kalimantan Utara) menyurati ke Gorontalo bahwa daerah tersebut
membutuhkan sapi dan dia bersedia dengan segala konsekuensinya,”
ungkapnya