• Selasa, 7 Februari 2023

Ranperda Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat dan BPD Selesai dibahas dengan Para Pihak

- Senin, 16 Januari 2023 | 18:53 WIB
Rapat Pansus 3 DPRD Gorontalo Utara, Senin 16 Januari 2023.
Rapat Pansus 3 DPRD Gorontalo Utara, Senin 16 Januari 2023.

Hulondalo.idRanperda tentang hak keuangan kepala desa, perangkat desa, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak lama lagi akan selesai. Ranperda tersebut, telah digodok oleh Panitia khusus (Pansus) 3 DPRD Gorontalo Utara, sejak tahun 2022 kemarin. Senin 16 Januari 2023, Ketua Pansus, Ariyati Polapa, mengatakan ranperda tersebut, hari ini telah selesai dibahas dengan para pihak, dinas pemdes dan bagian hukum. "Hari ini kita terakhir melaksanakan pembahasan dengan para pihak yang berkompeten untuk itu," kata Ariyati. Terkait Ranperda itu, pihaknya kata Ariyati, masih akan melakukan satu kali studi komparasi dan terakhir akan konsultasi ke pihak Kementerian.  Setelah itu lanjut Ariyati, kemungkinan masih akan penyelarasan lagi untuk diserahkan ke OPD yang bersangkutan, untuk difasilitasi ditingkat Provinsi dan siap untuk di Paripurnakan.  "Kita berharap secepatnya sudah harus paripurna ranperda ini," ujar Ariyati. Ariyati mengungkapkan, ada beberapa poin yang menjadi orientasi pemikiran Pansus dalam pembahasan akhir itu. Diantaranya dengan melihat tabel yang ada, menyangkut penghasilan tetap kepala desa, bpd dan seterusnya. "Itu kita tinjau kembali, sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, mungkin kita pikirkan bisa ada perubahan," terang Ariyati. Meski demikian, Ariyati menjelaskan, yang melatarbelakangi perubahan penghasilan itu adalah kinerja. "Bagaimana desa itu bisa mandiri, mengoptimalkan pendapatan asli di desanya, sehingga tunjangan kinerja kepala desa itu, bisa kita tinjau kembali sesuai dengan format yang sudah ada di perda sebelumnya," jelas Ariyanti. Kata Ariyati juga, Perda ini merupakan penyesuaian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019.  Sebelumnya lanjut Dia, sudah ada Perda Nomor 10 Tahun 2017, namun tidak relevan lagi dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 itu. "Makannya harus ada perubahan sekaligus perbaikan terhadap apa yang menjadi hak Kepala Desa, aparat desa dan BPD," terang Ariyati lagi. Pada kesempatan yang sama, Ariyati juga mengatakan, terkait masukan dari anggota Pansus, mengenai biaya operasional BBM. Seperti diketahui, Kepala Desa itu memiliki kendaraaan dan jika memang tidak memiliki kendaraan, maka operasional BBM itu tidak bisa dianggarkan dan berpotensi menjadi temuan. "Tapi kenyataannya mereka punya kendaraan roda dua bukan mobil, jadi kita akan perhitungkan berapa banyak yang digunakan dalam satu bulan BBM untuk roda dua, Insha Allah itu juga kita pikirkan," kata Ariyati. Terakhir, Ariyati menambahkan, mulai besok Pansus 3 maupun tim ahli dan tim pakar DPRD akan turun ke dapil-dapil, diawali dengan Dapil 2 Atinggola dan Gentuma. Pihaknya kata Ariyati, akan menjaring aspirasi-aspirasi dari masyarakat seperti apa, terkait dengan ranperda tentang hak keuangan kepala desa, perangkat desa, pimpinan dan anggota BPD tersebut. "Nanti mereka, seluruh kepala desa akan kumpul di satu titik kita akan kesitu, dan itu akan dilakukan secara berturut-turut," imbuh Ariyati. "Minggu depan ada Tomilito, Kwandang, Ponelo, hari Senin depan jam 2 juga. Seterusnya semua dapil akan kita kunjungi," tambah Ariyati. (HL)

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Red Notice Terbit, Polri Buru Tersangka KSP Indosurya

Selasa, 31 Januari 2023 | 21:45 WIB

Pemkab Pohuwato Hadiri Kajian Akbar Muslimah

Sabtu, 28 Januari 2023 | 20:41 WIB
X