Penerapan Absensi Digital, Matran: Harus Ada Payung Hukum Jelas

- Jumat, 6 Januari 2023 | 16:53 WIB
Rapat Komisi I DPRD Gorontalo Utara bersama Dinas Kominfo dan BKPP, Jum'at (6/1/2023) (Foto: Istimewa).
Rapat Komisi I DPRD Gorontalo Utara bersama Dinas Kominfo dan BKPP, Jum'at (6/1/2023) (Foto: Istimewa).

Hulondalo.id – Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, mendalami penerapan absensi digital kepada aparatur sipil negara (ASN). Jum'at, (6/1/2023), Komisi I melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Kominfo dan BKPP Gorontalo Utara, terkait dengan penerapan aplikasi absensi digital itu. Absensi digital itu, kata Wakil Ketua Komisi I, Matran Lasunte, diketahui sudah mulai diterapkan kepada ASN di Gorontalo Utara sejak akhir tahun 2022 lalu. "Kami coba mendalami, diawal bulan Januari ini sudah sejauh mana efektivitas penerapan dari aplikasi tersebut," ungkap Matran. Pihaknya, kata Matran, juga memastikan antisipasi pemerintah daerah terhadap celah yang bisa saja dimanfaatkan, ketika ada kekurangan. "Aplikasi tentu saja kita ketahui bersama, bisa jadi ada kekurangan," terang Matran. Tak hanya itu, Komisi I lanjut Matran, juga memastikan payung hukum atau regulasi dari pelaksanaan absensi digital atau daftar hadir elektronik itu, terhadap penilaian kinerja aparat. Karena absensi itu termasuk pada satu elemen penilaian terhadap kinerja ASN, maka harus ada payung hukum yang jelas. Regulasi yang jelas mengatur hal itu, sangat penting agar penerapan aplikasi itu tidak diartikan lain karena hal itu berkaitan dengan nilai orang (ASN). "Tentu saja karena ini nilai orang, apalagi ditambah dengan aplikasi ini, jangan sampai akan terjadi satu hal atau akan menimbulkan ketidakpastian, karena iklim di OPD itu berbeda-beda," jelas Matran. Seperti di Rumah Sakit dan Puskesmas, jam kerja mereka berbeda-beda karena ada sistem shift. Demikian juga di sekolah kata Matran lagi, ada masa libur murid, apakah guru-guru juga harus masuk atau mereka harus ikut libur juga. Di Opd juga, ada waktu-waktu tertentu yang memaksa pegawainya harus bekerja sampai larut malam. "Ini tentu kalau ada regulasinya bisa diatur, kalau misalkan dia melebihi jam kerja dia dapat reward apa," imbuh Matran. "Itu harus diperjelas, makannya harus ada payung hukumnya atau ada regulasinya untuk mengatur hal itu. Sehingga ini yang jadi pembicaraan kami dengan OPD Mitra, untuk perbaikan kedepan," tambah Matran. (Prin)

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Red Notice Terbit, Polri Buru Tersangka KSP Indosurya

Selasa, 31 Januari 2023 | 21:45 WIB

Pemkab Pohuwato Hadiri Kajian Akbar Muslimah

Sabtu, 28 Januari 2023 | 20:41 WIB

Banjir Melanda Manado, Ketinggian Air Capai 3 Meter

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:01 WIB
X