Lahan Eks Transmigrasi di Cempaka Putih, Sepenuhnya Kewenangan Pemda Gorontalo Utara

- Minggu, 4 Desember 2022 | 13:35 WIB
Rombongan Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Gorontalo Utara, saat melakukan kunjungan konsultasi di Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, Belum lama ini, (Foto: Istimewa).
Rombongan Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Gorontalo Utara, saat melakukan kunjungan konsultasi di Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, Belum lama ini, (Foto: Istimewa).

Hulondalo.id – Penyelesaian terkait lahan atau tanah eks transmigrasi satuan pemukiman (SP) Sumalata III, di Desa Cempaka Putih Kecamatan Tolinggula, sudah dikonsultasikan ke kementrian terkait. Rombongan pemerintah daerah (Pemda) dan DPRD Gorontalo Utara, sudah mendatangi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Kamis (1/12/2022) serta Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Jum’at (2/12/2022). Wakil Ketua DPRD, Hamzah Sidik, mengatakan kementrian desa, pdt dan transmigrasi sudah tidak memiliki ikatan dengan Desa Cempaka Putih itu, karena Desa itu lanjut Hamzah, kaitan dengan transmigrasi sudah diserahkan kepada Pemda. “Status transmigrasinya Itu juga sudah, pembinaannya sudah selesai dari Kementrian, jadi sudah sepenuhnya menjadi kewenangan dari daerah,” ungkap Hamzah, saat dihubungi, Minggu (4/12/2022). Pengelolaan Cempaka Putih seperti apa saat ini, Kata Hamzah, tergantung dari Pemda, karena sudah tidak ada lagi pembinaan dari pusat (Kementrian) dan itu sudah bukan transmigrasi lagi. Pihak kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi, lanjut Hamzah, hanya memberikan beberapa petunjuk. “Jadi terkait tanah cempaka putih itu semua penyelesaiannya ada di Kementrian ATR, atau sebenarnya di Pertanahan, baik di Kanwil maupun di Pertanahan Kabupaten atau Kantah,” terang Hamzah. Ada beberapa skema lanjut Hamzah, yang bisa dilakukan terkait dengan penyelesaian tanah atau lahan tersebut dan skemanya tergantung dari masing-masing persoalan yang ada. Misalnya dari 99 Sertifikat Hak Milik (SHM), yang saat ini masih ada di kantor Pertanahan dan belum diserahkan itu, bisa saja dikerjasamakan dengan Pengadilan, untuk mendapatkan penetapan. “Mungkin skemanya gugatan yang nanti putusannya Verstek, Putusan Verstek itu putusan yang tidak hadiri oleh tergugat, bisa saja itu, Dan ini sudah dilakukan diberbagai macam daerah, ada juga yang nanti dilihat untuk tanah yang masih di jadikan (Fasum) fasilitas umum sama fasilitas sosial,” jelas Hamzah. “Intinya ada optimisme dari kita Bahwa penyelesaian di Cempaka Putih itu akan selesai, mudah-mudahan bisa selesai sebelum 2024 kita target, kita sementara lagi menginventarisir, intinya akan dibantu,” tambah Hamzah. Selain bertemu dengan Dirjen Pendaftaran tanah bersama rombongan, Hamzah, juga mengambil waktu untuk bertemu langsung staf ahli dan staf khusus Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni, membicarakan kaitan dengan persoalan tanah itu. “Itu jadi di atensi Menteri, karena ini sudah sampai ditangan wakil menteri persoalan cempaka putih, Beliau sudah tau juga,” imbuh Hamzah. Hamzah, berharap dengan pendekatan normatif ke Dirjen Pendaftaran Tanah Kementrian ATR maupun pendekatan politis langsung ke Wakil Mentri, persoalan cempaka putih itu bisa cepat selesai.
-
“Muda-mudahan sebelum 2024 atau 2023 sudah bisa diselesaikan,Tergantung nanti aktifnya Pemda untuk terus mendampingi ini, mengadvokasi ini, Yang pasti kita di DPRD siap membantu, saya kawal juga untuk selalu koordinasi, apa problem-problemnya kita cari win-win solusinya, tapi dari kementrian siap membantu,” tandas Hamzah. (Prin)

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Red Notice Terbit, Polri Buru Tersangka KSP Indosurya

Selasa, 31 Januari 2023 | 21:45 WIB

Pemkab Pohuwato Hadiri Kajian Akbar Muslimah

Sabtu, 28 Januari 2023 | 20:41 WIB

Banjir Melanda Manado, Ketinggian Air Capai 3 Meter

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:01 WIB
X