Makin Tegas, Polda Gorontalo Kembali Pecat Dua Anggotanya

- Jumat, 28 Oktober 2022 | 12:49 WIB
Briptu Dwi Aprilan Tumulo (kiri) dan Fadli I Suleman resmi disanksi PTDH oleh Polda Gorontalo. (F. dok Humas Polda Gorontalo)
Briptu Dwi Aprilan Tumulo (kiri) dan Fadli I Suleman resmi disanksi PTDH oleh Polda Gorontalo. (F. dok Humas Polda Gorontalo)

Hulondalo.id - Sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kembali diberikan kepada dua anggota Polda Gorontalo. Ini menjadi bukti ketegasan sekaligus komitmen Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Helmy Santika dalam penerapan reward dan punishment secara seimbang. Dua anggota Polda Gorontalo tersebut masing-masing, Briptu Fadli I. Suleman dengan jabatan Bintara Bidkum Polda Gorontalo, dan Briptu Dwi Aprilan Tumulo, jabatan Bintara DitPolairud Polda Gorontalo. Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol. Wahyu Tri Cahyono,SIK mengatakan, keduanya telah diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri, terbukti secara sah meyakinkan melanggar Kode Etik Profesi Polri. “Terhadap Briptu Fadli I Suleman diputus PTDH berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor : Kep/219/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022. Dirinya melanggar pasal 11 Huruf C Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Jo Pasal 13 ayat 1 atau pasal 12 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 tahun 2003 tentang PTDH. Yang bersangkutan diberikan sanksi Kode Etik, karena melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan," terang Wahyu, Jum'at (28/10/2022). Sedangkan Briptu Dwi Aprilan Tumulo, lanjut Wahyu, ia di PTDH berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor : Kep/220/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 melanggar Pasal 12 ayat 1 Huruf A Jo pasal 13 Ayat 1 PP RI Nomor 2003 dan pasal 11 Huruf C Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Yang mana bersangkutan diberi sanksi Kode Etik, karena terlibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas. "Dalam kasus tersebut dua orang meninggal dunia. Di saat kejadian yang bersangkutan langsung kabur dan tidak bertanggung jawab. Keduanya telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht),” uangkap Wahyu. PTDH terhadap anggota Polri ini kata Wahyu lagi, bukan kebanggaan ataupun prestasi. Namun langkah ini harus diambil demi menegakkan marwah organisasi, dan juga menjaga kepercayaan masyarakat sebagaimana kebijakan Kapolri tentang transparansi berkeadilan. "Dan ini bukti komitmen Kapolda Gorontalo dalam menerapkan reward dan punishment secara seimbang, mereka yang melanggar diberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan yang berprestasi tentu akan diberikan penghargaan,” ujar Wahyu. Semoga kata Wahyu, ini bisa menjadi pembelajaran bagi personel Polri lainnya, untuk lebih disiplin dan taat terhadap aturan, serta ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri. "Ini juga sebagai informasi kepada masyarakat bahwa status keduanya bukan lagi anggota Polri,” pungkas Wahyu. (HL)

Editor: Sumiyati T Kilo

Tags

Terkini

Red Notice Terbit, Polri Buru Tersangka KSP Indosurya

Selasa, 31 Januari 2023 | 21:45 WIB

Pemkab Pohuwato Hadiri Kajian Akbar Muslimah

Sabtu, 28 Januari 2023 | 20:41 WIB

Banjir Melanda Manado, Ketinggian Air Capai 3 Meter

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:01 WIB
X