Tahun 2023, Proyek Jaringan Listrik ke Pulau Dudepo Mulai Dikerjakan

- Minggu, 23 Oktober 2022 | 13:28 WIB
Kadis PM ESDM Trans, Bambang Trihandoko saat memimpin pertemuan dengan PT PLN UP3 Gorontalo di ruang rapat kantornya. (Foto: Isam-Diskominfotik).
Kadis PM ESDM Trans, Bambang Trihandoko saat memimpin pertemuan dengan PT PLN UP3 Gorontalo di ruang rapat kantornya. (Foto: Isam-Diskominfotik).

Hulondalo.id – Tahun 2023 mendatang, proyek jaringan listrik ke Dudepo mulai dikerjakan. Sesuai rencana, akhir tahun ini, proyek tersebut akan dilelang. Proyek jaringan listrik Ilangata Barat ke Pulau Dudepo ini, dikerjakan dengan sistem Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (SKLTM). Jarak pemasangan kabel bawah laut sekitar 1,3 KM. Untuk kelancaran proyek tersebut, Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi (PM ESDM Trans) Provinsi Gorontalo bertemu dengan PT PLN UP3 Gorontalo. Pertemuan tersebut, tindaklanjut kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo ke kantor yang sama, Kamis kemarin, terkait surat dari PLN ke Penjabat Gubernur Gorontalo, yang tidak berbalas menyangkut izin prinsip pemasangan listrik ke Pulau Dudepo. Dari pertemuan itu terungkap adanya miskomunikasi antar kedua pihak. Surat PLN yang pada pokoknya meminta izin prinsip tidak ditindaklajuti karena, izin prinsip sudah ditiadakan sejak tahun 2018. PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, salah satunya mengatur izin kelistrikan diajukan ke pemerintah pusat melalui aplikasi One Single Submission (OSS). Aturan tersebut diperbaharui lagi dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Izin prinsip yang dimaksud dalam surat PLN hanya berupa surat dukungan Gubernur Gorontalo tentang pelaksanaan proyek pemasangan jaringan listrik ke Pulau Dudepo. Dokumen itu menjadi penting sebagai salah satu syarat lelang proyek yang rencananya akan dilakukan akhir tahun ini. “Sekarang sudah jelas, yang dimaksud PLN izin prinsip adalah surat dukungan Bapak Gubernur Gorontalo. Kalau begitu, saya minta Kabid Perizinan dan Kabid Energi untuk segera berkoordinasi dengan teman-teman di Biro Hukum untuk bisa berproses dan mohon diingat ya, nomenklaturnya surat dukungan bukan surat izin prinsip nanti kita bisa salah,” kata Kadis PM ESDM Trans, Provinsi Gorontalo, Bambang Trihandoko ke jajarannya di ruang rapat kantornya, Jumat (21/10/2022). Hal senada diungkapkan oleh Asisten Manager PT PLN UP3 Gorontalo Tasrik Pakaya. Ia memohon maaf telah terjadi miskomunikasi. Terlebih kunjungan Komisi I DPRD diangkat dan menjadi polemik di media daring. Dijelaskan Tasrik, pengurusan izin pembangunan jaringan listrik ke Dudepo dilakukan oleh PLN pusat bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Surat izin prinsip dimaksud hanya surat dukungan gubernur sebagai komitmen daerah untuk lancarnya proyek dimaksud “Saya mewakili Manajer PLN Suluttenggo meminta maaf atas ketidaknyamanan ini,” ucap Tasrik. (HL/Adv)

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Red Notice Terbit, Polri Buru Tersangka KSP Indosurya

Selasa, 31 Januari 2023 | 21:45 WIB

Pemkab Pohuwato Hadiri Kajian Akbar Muslimah

Sabtu, 28 Januari 2023 | 20:41 WIB

Banjir Melanda Manado, Ketinggian Air Capai 3 Meter

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:01 WIB
X