Kanwil Kemenkumham Gorontalo saat melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan JDIH di DPRD Boalemo.
-
Kanwil Kemenkumham Gorontalo saat melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan JDIH di dprd boalemo. Hulondalo.id – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo melalui Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH Rianingsih Kasim serta JFU berkoordinasi dengan Sekretaris DPRD tentang Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kamis 16 Desember 2021 Kegiatan koordinasi dan konsultasi JDIH ini dilakukan dalam rangka penguatan keberadaan JDIH di Daerah, khususnya di Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo yang berperan penting dalam pendokumentasian produk hukum berupa Peraturan Daerah yang diterbitkan atas inisiatif dari DPRD, sebagai bagian dari keterbukaan informasi hukum bagi masyarakat. Keberadaan JDIH di Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo diharapkan tidak hanya memuat Produk Hukum berupa Peraturan Daerah yang telah diundangkan, namun juga sejak tahap Perencanaan yang berupa Naskah Akademik. Hal ini diharapkan agar masyarakat mengetahui dasar dari pembentukan suatu Peraturan Daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo telah memiliki website JDIH yang telah terintegrasi dengan pusat JDIHN. Melalui koordinasi dan konsultasi yang dilakukan ini, diharapkan agar Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo agar dapat mengelola website JDIH dengan melakukan update dokumen hukum yang diterbitkan dan nantinya Peraturan dapat dihimpun dengan lebih tertib sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, sebab kesesuaian pengisian metadata produk hukum di dalam website anggota JDIH yang telah diintegrasikan dengan website JDIHN dapat tersajikan secara benar di dalam portal jdihn.go.id.(rls)
