Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Muljady D Mario saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi dengan Pemkab Gorontalo, Selasa (2/3/2021). Hulondalo.id - Kebutuhan beras di Gorontalo belakangan disuplai daerah tetangga menyusul kualitas produksi beras di bumi Serambi Madinah ini mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Akibatnya, produksi beras petani lokal tidak maksimal diserap pasar. Serbuan beras dari daerah tetangga yang dimaksud antara lain dari Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Muljady D Mario pun menyoroti kualitas perusahaan penggilingan padi di Gorontalo. Menurutnya, penggilingan di Gorontalo menjadi penyebab turunnya kualitas beras lokal. Dari total 693 gilingan yang ada, 297 gilingan terbesar di Kabupaten Gorontalo. Kata Muljady, perlu adanya monitoring dan pengawasan kualitas gilingan di daerah. "Rendahnya kualitas beras kita akhir-akhir ini disebabkan oleh kulitas gilingan. Di Kabupaten Gorontalo ada 297 unit gilingan, namun yang kualitasnya baik hanya ada 16 gilingan. Ini menghasilkan beras yang kualitas patahnya (saat digiling) cukup besar," sebut Muljady saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi dengan Pemkab Gorontalo, Selasa (2/3/2021). Selain menyentil kualitas gilingan yang rendah, Muljadi bilang bahwa ada perbedaan tujuan antara petani yang menggiling gabah dengan pemilik gilingan yang mengejar dedak atau kulit padi. Muljady menduga, ada oknum pemilik gilingan yang nakal yang mengatur mesinnya sedemikian rupa agar semakin banyak dedak yang didapat. "Nah kalau mengejar dedak biasanya di setelan gilingan dia setel sedemikian rupa, misalnya 200 karung dia dapat 5 karung dedak. Kalau dia longgarkan supaya banyak yang tidak patah, dia hanya mendapat 1 karung dedak saja. Ini membuat kualitas beras menjadi jelek," sebut dia. Muljady pun mendorong para bupati dan walikota selaku pihak yang memiliki otoritas izin pengelolaan gilingan agar memantau dan mengevaluasi gilingan yang ada. Selain itu, Muljady juga meminta agar sistem pengelolaan gilingan diatur tidak lagi berdasarkan bagi hasil, tetapi pemilik gilingan membeli gabah dari petani. "Jadi ini juga Pak Bupati ke depan perlu dipikirkan agar pemilik gilingan membeli gabah, supaya dia bertanggung jawab terhadap kualitas beras yang dia giling," pinta dia.(adv/alex)
