Jokowi Ingin Proses Lelang Dimulai Sejak Awal Tahun, Tapi Juknis K/L Biasanya Molor

- Rabu, 16 Desember 2020 | 21:47 WIB
APBN (ilustrasi)
APBN (ilustrasi)

-
Pertemuan tim TAPD Provinsi Gorontalo dengan Dirjen Keuangan Daerah, Kemendagri, Mochamad Ardian dalam rangka tindaklanjut evaluasi Ranperda APBD 2021 yang diajukan pemerintah ke Kemendagri, di Lumire Hotel, Jakarta, Rabu (16/12/2020). (F. Nova/Humas) Hulondalo.id - Berkali-kali Presiden RI Joko Widodo memberikan instruksi agar pelaksanaan lelang dilakukan sedini mungkin sejak awal tahun agar bisa berdampak pada perekonomian untuk kuartal I. Namun yang menjadi masalah adalah, petunjuk teknis (Juknis) atau teknis dari kementerian/lembaga (K/L) yang menjadi pedoman bagi daerah biasanya molor, utamanya proyek-proyek yang berhubungan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Masalah klasik seperti itulah yang kini terus dibenahi. Hal itu juga diakui langsung Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian N saat pertemuan dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Jakarta, Rabu (16/12/2020). "Untuk lelang yang bersumber dari DAK Fisik diharapkan kepala OPD segera berkoordinasi dengan K/L teknis agar rincian kegiatannya mendapatkan validasi, karena kalau DAK harus menunggu validasi dari K/L tehnis," kata Ardian. "Kami pun di Kemendagri juga mendorong supaya K/L teknis supaya mengeluarkan juknis sebagai dasar pelaksanaan. Jadi begitu RKD validasi juknis ada, itu bisa langsung lelang. Kami khawatir pengalaman di 2020 di tanggal 28 Maret berulang kembali," sambung dia. Untuk itu, Ardian sangat mendukung langkah Gubernur Gorontalo yang menginstruksikan jajarannya untuk segera melakukan lelang dari awal tahun. Namun, Ardian menyarankan agar lelang tersebut untuk kegiatan yang sifatnya fisik yang bersumber dari non DAK. "Langkah pak Gubernur menyampaikan segera lelang sudah sangat bagus sekali, segera tetapkan aktor keuangan itu juga tepat sekali," katanya. Sebelumnya, pada pertemuan itu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menegaskan kepada pimpinan OPD untuk segera melakukan lelang sedini mungkin agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I Tahun 2021. "Per Januari itu sudah harus jalan dan pak presiden juga menginginkan itu agar dari awal. Karena selama ini bulan Januari sampai April kita belum berkegiatan sehingga dampak ekonomi juga di daerah terganggu," kata Rusli kepada Tim TAPD Provinsi Gorontalo. "Jadi beliau (Presiden Jokowi) mengimbau kita mempercepat, lebih awal itu lebih bagus. Kemudian juga segera buatkan SK bendahara, PPTK, dan KPA," tegas Rusli.(adv/alex)

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Red Notice Terbit, Polri Buru Tersangka KSP Indosurya

Selasa, 31 Januari 2023 | 21:45 WIB

Pemkab Pohuwato Hadiri Kajian Akbar Muslimah

Sabtu, 28 Januari 2023 | 20:41 WIB

Banjir Melanda Manado, Ketinggian Air Capai 3 Meter

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:01 WIB
X