Massa AMPRG Tolak TKA Tiongkok, Wagub Gorontalo Bilang Begini

- Kamis, 16 Juli 2020 | 21:02 WIB
Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim saat menerima pengunjuk rasa AMPRG yang menolak kedatangan TKA asal Tiongkok, Kamis (16/7/2020).
Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim saat menerima pengunjuk rasa AMPRG yang menolak kedatangan TKA asal Tiongkok, Kamis (16/7/2020).

-
Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim saat menerima pengunjuk rasa AMPRG yang menolak kedatangan TKA asal Tiongkok, Kamis (16/7/2020). Hulondalo.id - Unjuk rasa penolakan kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok, Aliansai Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Gorontalo (AMPRG) menggelar unjuk rasa di rumah jabatan Wakil Gubernur Gorontalo, Kamis (16/7/2020). Dalam aksi itu, mereka menyampaikan 5 tuntutan terkait TKA untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sulawesi Bagian Utara (Sulbagut) I di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Adapun tuntutannya, yakni meminta pemerintah menyediakan wadah untuk masyarakat sebagai peningkatan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Pemerintah harus menyamaratakan gaji, fasilitas, jaminan kesehatan sosial, dan menjamin keselamatan kerja antara TKA dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kemudian pemerintah harus memberikan informasi tentang Amdal PLTU Sulbagut I, meminta petugas Imigrasi memberikan data kedatangan TKA, serta data Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan kebutuhan perusahaan. "Terkait TKA yang akan datang, saya sudah meminta ke pihak GLP (PT Gorontalo Listrik Perdana) selaku pengembang PLTU Sulbagut I harus ada persyaratan yang ketat," kata Wakil Gubernur Idris Rahim kepada pengunjuk rasa. "Mereka harus di swab atau rapid test untuk mencegah Covid-19, harus ada data yang jelas berapa jumlah TKA yang dibutuhkan, termasuk spesifikasi dan keahliannya," sambung Idris. Selain mempertimbangkan kasus Covid-19, lanjut Idris, pihaknya juga melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh tersendatnya pembangunan proyek strategis nasional tersebut. Pasalnya, PLTU Sulbagut I dipacu penyelesaiannya hingga Desember 2020 karena pembangkit kapal terapung milik Turki yang ada di Amurang dan menyuplai kebutuhan listrik untuk Gorontalo dan Sulawesi Utara akan berakhir pada Januari 2021. "Jika PLTU ini tidak selesai, maka Gorontalo dan Sulawesi Utara akan mengalami lagi pemadaman bergilir. Ini pasti sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita. Sekarang saja ekonomi kita negatif 2,5%, jika sampai Triwulan III masih tetap negatif, maka Indonesia akan mengalami resesi," terangnya. Sementara terkait tim yang akan memberikan sosialisasi dan edukasi atas kedatangan TKA, Idris berjanji akan melibatkan AMPRG. Diharapkannya dengan dukungan seluruh pihak, pembangunan PLTU Sulbagut I yang saat ini progresnya sudah mencapai 74% bisa segera diselesaikan. "Kita akan libatkan aliansi mahasiswa ikut bersama tim sosialisasi. Saya berharap dengan keterlibatan seluruh pihak, sisa pekerjaan yang 26% bisa selesai tepat waktu," tandasnya.(adv/alex)

Editor: Administrator

Tags

Terkini

X