Anggota DPR RI dapil Gorontalo Idah Syahidah (keempat dari kiri). Hulondalo.id - Anggota DPR RIIdah Syahidah berharap Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), untuk lebih dalam memahami karakteristik sebuah daerah, dalam menyikapi persoalan kekerasan perempuan dan anak. Idah Syahidah mencontohkan seperti di Provinsi Gorontalo. Saat ini yang sedang mengemuka adalah kasus panah wayer, dimana baik korban maupun pelakunya adalah anak dibawah umur. Ini menjadi kasus kekerasan yang menonjol dari 754 kasus yang terjadi di Gorontalo. “Kasus panah wayer ini sangat meresahkan, anak-anak jadi takut keluar rumah karena takut terkena panah. Jadi Kemen PPPA harus tahu karakteristik masalah kekerasan yang terjadi di berbagai daerah,” kata Idah Syahidah saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian PPPPA di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (13/11/2019). Bagi Idah, Kementerian PPPA harus lebih dalam menggali akar masalah kekerasan yang terjadi di berbagai daerah, sehingga strategi program yang dirumuskan pun tepat sasaran. “Ada sekitar 2.000 kasus kekerasan permpuan dan anak setiap bulannya, padahal segala perangkat penunjang seperti payung hukum, anggaran dan sarana dan prasarana lain sudah dipenuhi lengkap! Ini menjadi evaluasi penilaian kinerja Kementerian PPPA yang juga masih kurang dalam penyerapan anggaran dan berdampak pada minimnya capaian program,” tutur Idah. Istri Gubernur Gorontalo Rusli Habibie ini pun mendorong, Kementerian PPPA untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, serta kementrian lainnya. Pasalnya, banyak isu dan program yang diusung beririsan dengan lembaga lainnya.. (man/adv)
