Pembahasan RAPBD perubahan 2019, di DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin (15/7/2019). Foto: usman
-
Pembahasan RAPBD perubahan 2019, di DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin (15/7/2019). Foto: usman Hulondalo.id - Tambahan anggaran untuk PDAM Kabupaten Gorontalo (Kabgor) sebanyak Rp 8 miliar lewat APBD-P ribut di DPRD Kabgor. Ini sebagaimana pantauan hulondalo.id pada rapat kerja Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dalam pembahasan rancangan KUA dan PPAS perubahan APBD tahun 2019, di DPRD Kabgor, Senin (15/7/2019). Aleg PPP Syam T Ase dengan tegas mempertanyakan mengapa PDAM hingga sampai sekarang merugi. Buktinya kata Syam, di APBD-P tahun 2019 ini Pemda harus menambah lagi anggaran 8 miliar untuk item anggaran penyambungan ke rumah rumah warga. "8 miliar ini boleh karena ini untuk rakyat. Tapi PDAM harus kita beri target PAD seperti daerah daerah lain, agar PDAM ada kontribusi untuk pembangunan daerah ini," kata Syam. Aleg PPP lainya Hendra Abdul juga mengkritik pemerintah harus segera mengevaluasi kinerja PDAM. Karena apa yang terjadi di lapangan seperti masih ditemukannya air kotor dan pipa bocor. "Dan ini sering membuat pelanggang jengkel sehingga berakibat pada tunggakan pembayaran rekening air. Sehingga ini harus segera dievaluasi terutama untuk mencapai targer PAD," kata Hendra. Soal target PAD menurut aleg Golkar Iskandar Mangopa, menurutnya PDAM sangat mudah untuk mencapai target karena bahan pokok hanya air. Intinya kata Aleg tiga periode tersebut, PDAM hanya menjual air sama seperti depot depot air pada umumnya. "Depot air itu untung. Bisa membiayai keluarga hingga menyekolahkan anak anak mereka. Dan saya pernah jadi pengusaha, saya tahu itu karena ada hitung hitungannya. Masa PDAM dengan ribuan sambungan masa tidak untung untung," kata Iskandan mempetanyakan. Sementara itu, pemerintah lewat Ketua TAPD Ir. Hadijah U Tayeb menyampaikan klarifikasi bahwa, penambahan 8 miliar anggaran PDAM pada tahun 2019 ini karena PDAM masih menanggulangi kerusakan jaringan akibat bencana banjir bandang baru baru ini. "Akibat itu PDAM tahun ini belum menyetor PAD," ungkap Sekda. (**)
