Asisten II Thamrin Yusuf dalam agenda Studi Tiru tentang pengelolaan BUMDes di Kabupaten Banggai. (foto:humas)
-
Asisten II Thamrin Yusuf dalam agenda Studi Tiru tentang pengelolaan BUMDes di Kabupaten Banggai. (foto:humas) Hulondalo.id – Dua desa masing – masing, Desa Tontouan dan Desa Bubung Luwuk, menjadi lokasi berikutnya dalam rangkaian agenda studi tiru, Pemkab Gorontalo Utara tentang, pengelolaan BUMDes. Rombongan yang dipimpin Asisten II Thamrin Yusuf dan diikuti Kabid Dinas Pemdes, Tim Ahli, beserta 3 perwakilan BUMDes ini, berdialog langsung dengan pemerintah desa dan kecamatan setempat. Sambutan hangat diberikan pemerintah desa dan Pemerintah Kecamatan Luwuk. Sekcam Luwuk Arslan Lapalanti mengungkapkan bahwa, Kecamatan Luwuk ini terdiri dari 2 desa dan 8 kelurahan. Dia berharap, Gorontalo Utara bisa menemukan hal – hal positif yang bersifat membangun di kedua desa tersebut. “Kami harap Gorontalo Utara bisa membawa pulang hal – hal yang baik, jika ada hal yang kurang berkenaan tolong ditinggalkan saja,” kata Arslan. Asisten II Thamrin Yusuf kembali menyampaikan bahwa, dipilihnya Kabupaten Banggai, atas rekomendasi langsung dari kementrian. “Ini sangat membanggakan, kami ke daerah ini karena direkom oleh kementerian,” jelas Thamrin yang diikuti dengan sorakan tepuk tangan. Sementara itu, Kades Tontouan Sumitro Aliwu sebagai narasumber dalam agenda itu, mengakui bahwa, dia merupakan orang Gorontalo asli. Dia bahkan menyebut, pernah tergabung dalam skuat Persidago. Terkait agenda studi tiru BUMDes, Sumitro menjelaskan bahwa, pengelolaan BUMDes Tontouan, selama ini senantiasa mengacu pada Permendagri. “Penyertaan modal kami lewat musyawarah desa, kami juga ada SK pengurus, ADRT,” ungkap Sumitro. Pemerintah desa kata dia, menyertakan modal ke BUMDes sebesar Rp. 74 juta. Dana itu dibelanjakan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, seperti kursi, tenda, sound sistem, dan peralatan pesta. Masih melalui musyawarah lagi, atas aspirasi dan keinginan masyarakat, maka Pemdes Tontouan kata dia, kembali menyertakan modal untuk usaha Simpan Pinjam Masyarakat (SPM). SPM ini diprioritaskan untuk masyarakat yang standar ekonominya dibawah. “Jadi total hingga tahun 2017 itu mencapai Rp. 150 juta, tahun 2018 tidak ada penyertaan modal,” ujar Sumitro. Kemudian kata Sumitro lagi, penyertaan modal selanjutnya yaitu melalui Planning Project sebagai usulan untuk mobil angkutan. Mobil angkutan ini, akan memprioritaskan petani. “Kami disini mayoritas petani,” urai Sumitro. (hl/man/hms_fhr)
