Hulondalo.id - Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), 20 Februari mendatang. Sejumlah usulan pun sudah disiapkan Komisariat Wilayah Forsesdasi Provinsi Gorontalo.
Diantaranya adalah penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi tenaga honorer dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka menghadapi Pemilu bulan April mendatang.
"Penerimaan PPPK ini adalah isu besar. Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota harus punya sikap yang sama terkait PPPK ini. Ini karena tantangannya cukup besar, terutama soal penganggarannya," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba pada rapat koordinasi Forsesdasi Gorontalo yang digelar di RM Mawar Sharon, Selasa (12/2/2019).
Rencananya, pada Rakrenas Forsesdasi nanti, para Panglima ASN Komwil Gorontalo ini akan membawa isu PPPK tersebut sekaligus meminta petunjuk pelaksanaan dan ketegasan dari Forsesdasi untuk segera disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).
Pada rapat tersebut, Komwil Forsesdasi Provinsi Gorontalo pun menyepakati bahwa penerimaan PPPK nanti, masing-masing daerah akan menggunakan basis data Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT).
Selain itu, Komwil Forsesdasi Provinsi Gorontalo akan mengangkat isu netralitas ASN dalam rangka menghadapi Pemilu. Pihaknya akan lebih meningkatkan lagi penekanannya agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis.
"ASN harus fokus pada tugas dan fungsinya dalam pelayanan publik kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dan Sekretaris Daerah adalah unsur staf yang membantu kepala daerah yang menahkodai seluruh ASN. Tanggung jawab kita untuk membina dan terus mengingatkan para ASN untuk tidak bisa masuk ke dalam ranah politik," pungkas Sekretaris Daerah Darda Daraba didampingi Ketua Komwil Forsesdasi Provinsi Gorontalo yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Hadijah Thayeb.(usman)
