Hulondalo.id - Dari hasil rapat koordinasi dan evaluasi Kementerian Sosial RI, ternyata banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah tidak memenuhi syarat lagi menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKh).
Menindaklanjuti hal itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA) akan melakukan verifikasi lagi penerima bantuan sosial PKh 2019 ini.
Hal itu terungkap saat Rapat Evaluasi pelaksanaan verifikasi, validasi dan updating penerima bantuan sosial PKh yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Idris Rahim didampingi Kepala Dinsos PPA Provinsi Gorontalo Risjon Sunge, Jumat (8/2/2019). Hadir pada kegiatan itu sedikitnya 400 pendamping PKh se-Provinsi Gorontalo.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinsos PPA Provinsi Gorontalo, Risjon Sunge mengatakan bahwa sejatinya pelaksanaan verifikasi dan validasi data bertujuan untuk mengevaluasi KPM agar tepat sasaran demi keberlanjutan PKh.
"Tidak ada keberanian pendamping PKh untuk menyampaikan dan mencoret KPM mereka yang tidak layak lagi menerima. Maka pertemuan ini dilaksanakan untuk menyampaikan strategi yang harus dilakukan pendamping untuk keberlanjutan PKh agar tetap sasaran," kata Risjon.
Sementara itu, Wakil Gubernur Idris Rahim menegaskan agar setiap pendamping harus lebih intensif dalam memantau perkembangan setiap KPM PKh.
"Penerima PKh harus benar-benar tepat sasaran. Untuk itu setiap pendamping harus melakukan verifikasi dan validasi data KPM yang sudah tidak layak menerima bantuan sosial," kata Wakil Gubernur Idris Rahim.
Sebagai mitra pemerintah dalam mensukseskan program penurunan angka kemiskinan, pendamping PKh menjadi garda terdepan yang diharapkan mampu mengawal, memantau, dan membina KPM.
Para pendamping juga diminta untuk lebih intensif memantau penggunaan dana bantuan sosial oleh KPM, serta melaporkan setiap permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial.
"Bekerja rutin saja tidak cukup. Pendamping PKh harus bisa memberikan edukasi, advokasi dan membina para KPM agar mereka mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Kami berharap dengan maksimalnya peran pendamping di lapangan, angka kemiskinan kita bisa turun hingga kisaran angka 13% atau 14%," tandas Wakil Gubernur Idris Rahim.(usman)
