Hulondalo.id – Indonesia saat ini sudah menapaki era Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan serba digitalisasi dan otomasi aspek kehidupan bermasyarakat. Namun diakui, belum semua elemen masyarakat menyadari konsekwensi logis atau dampak dari perubahan-perubahan tersebut.
Hal itu terungkap pada Dialog Publik 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK yang digelar di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Selasa (29/1/2019). Dialog publik yang mengangkat tema "Peluang dan Tantangan Generasi Muda Menghadapi Revolusi 4.0" itu dihadiri sedikitnya 500 mahasiswa UNG.
Dialog publik tersebut diselenggarakan atas kerjasama Kantor Staf Presiden dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI yang merupakan bagian dari diseminasi capaian pemerintahan Jokowi-JK di Provinsi Gorontalo.
Hadir juga dalam dialog publik, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI, Gati Wibawaningsih, dan Wakil Rektor I UNG, Mahludin H Baruwadi.
"Hari ini, semua orang membicarakan Revolusi industri 4.0. Sebetulnya ini merupakan peluang atau tantangan?" tanya Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, ketika membuka paparannya.
Pemerintah sejatinya telah mempersiapkan peta jalan atau road map berjudul Making Indonesia 4.0, yaitu strategi Indonesia memasuki era digital saat ini. Presiden Jokowi berharap sektor industri 4.0 ini dapat menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak serta investasi baru yang berbasis teknologi.
Sebelumnya, Yanuar mengatakan bahwa saat ini arah pembangunan di tahun kelima ini difokuskan pada pembangunan manusia guna mempersiapkan Indonesia mengahadapi tantangan dan peluang masa depan.
Komitmen dalam pembangunan manusia, lanjut Yanuar, pemerintah menganggarkan sedikitnya Rp 375 Triliun pada tahun 2018, meningkat sebesar 26% dan menjadi anggaran tertinggi sejak 4 tahun terakhir. Sebesar 17% dialokasikan untuk Kesehatan, 40% untuk Pendidikan, dan 43% untuk Perlindungan Sosial.
"Pemerintah meningkatkan jumlah penerima beasiswa dari 196 Ribu menjadi 368 Ribu di tahun 2018 dan pemberian tunjangan profesi kepada 210 Ribu guru non-PNS untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru,” jelas Yanuar.
Di tahun 2016, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) baru dilakukan di 500 sekolah, tahun 2018 sudah di 188 ribu sekolah.
Tahun 2045 penuh tantangan baru lalu pemanfaatan peluang dan antisipasi menuntut sikap kritis serta dialog dan ko-kreasi pemerintah dan publik multak terjadi.
"Tidak ada ceritanya pemerintah kerja sendirian, pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak," kata Yanuar.
Menanggapi hal tersebut, Gati Wibawaningsih menjelaskan, pihaknya telah membentuk program start-up. “Kami adakan kompetisi dan di tahun 2020 kita bekerja sama dengan Pemerintah Swiss untuk mengembangkan start-up tersebut. Pemerintah akan terus berkoordinasi untuk memajukan negeri ini," kata Gati.
Sementara itu, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo berpesan kepada para mahasiswa yang hadir bahwa di era digital ini generasi muda harus kreatif, inovatif, dan berkarakter.
