oleh : Novaliansyah Abdussamad
Dalam dunia Politik, publik selalu akan diperlihatkan fenomena politisi “kutu loncat” atau pindah partai, apalagi dalam menghadapi pemilu.
Sebuah keniscayaan jika hari ini publik melihat politisi partai “A” kemudian berpindah ke partai “B”. Segudang pertanyaan dan analisa mengisi relung hati dan pikiran publik dalam mencari jawaban sesungguhnya.
Tak ada yang salah dan perlu diperdebatkan secara mendalam. Publik hanya perlu berharap bahwa politisi “kutu loncat” ini, tetap on the track dalam memperjuangkan kepentingan mereka meskipun telah berpindah partai.
Namun, bagaimana dengan politisi “kutu loncat” yang hanya mencari dan memperjuangkan kepentingan pribadi atau golongan ?
Motif utama mereka hanya memikirkan cara merebut kekuasaan dan mengabaikan segala kebaikan-kebaikan yang tersedia dalam dunia Politik. Mereka pindah partai hanya karena tidak mendapatkan kekuasaan dan “sebongkah” materi .
Kebanyakan dari mereka menjadikan kekuasaan dan materi sebagai alasan utama berpindah partai, bahkan diantara mereka kehilangan dan putus urat “malu” saat memamerkan “sebongkah” materi yang didapatkan saat berpindah partai meski kekuasaan yang diinginkan belum mereka dapatkan.
Hal ini juga tidak perlu diperdebatkan secara mendalam, karena fenomena dan perilaku politisi “kutu loncat” ini adalah sebuah keniscayaan dalam dunia Politik.
Melihat dan menghadapi hal semacam ini publik hanya diharapkanagar berdoa supaya mereka diberikan hidayah dan kembali ke “jalan lurus”, jalan perjuangan kepentingan rakyat dan kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat bukan pribadi dan golongan.
Padahal, banyak dari politisi “kutu loncat” adalah orang-orang yang sudah dikenal publik bahkan pernah menduduki jabatan Politik, ada juga yang selalu “sial’ tak pernah menang dan merasakan kekuasaan atau jabatan Politik.
Setidaknya, ada dua tipe karakter dasar “politisi kutu” loncat ini, pertama, politisi “kutu loncat” yang pernah menduduki jabatan Politik. Orientasi politisi tipe pertama ini cenderung mengutamakan kekuasaan diatas segalanya.
Politisi model ini banyak dijumpai khususnya dalam partai Politik yang baru mencoba meraih kekuasaan. Partai Politik yang sedang berusaha merangkak naik pada umumnya mencari figur atau tokoh “bekas” dari partai Politik lain untuk mendongkrak popularitas maupun elektabilitas partai.
Proses kaderisasi internal partai menjadi nomor sekian, yang terpenting bagi partai, sebatas mendapatkan keuntungan elektoral dari “Politisi bekas”.
Padahal, proses kaderisasi dalam partai Politik merupakan syarat utama jika partai ingin bertahan dan tetap berada pada jalur ideologinya. Keberadaan “Politisi bekas” justru akan merusak partai dari dalam.
Sebab partai Politik penerima “Politisi bekas” ini cenderung tidak memperdulikan rekam jejak (track record) “Politisi bekas” sehingga dirinya mundur dari partai Politik sebelumnya atau bahkan mencari tau alasan “Politisi bekas” dipecat dan tak digunakan lagi oleh partai yang telah membesarkan namanya.
