Hulondalo.id - Tak lama lagi pesta demokrasi akan dimulai. Terhitung, Pemilu tinggal 90 hari lagi namun partisipasi masyarakat dirasakan belum maksimal.
Seperti di Kota Gorontalo, dari catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) setempat mengidentifikasi masih ada 2.815 jiwa yang belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
Olehnya, untuk memaksimalkan perekaman e-ktp, Walikota Gorontalo Marten Taha menerapkan sistem jemput bola. Nah, tadi Kamis (17/1/2019), giliran Lembaga Pemasyarakat (Lapas) yang disambangi.
"Kepala Capil (DKCS) saya ini aktif hampir setiap hari untuk masuk-keluar kelurahan, keluar-masuk perkantoran, ke SMA-SMA, ke organisasi-organisasi tertentu dan termasuk ke Lapas," ujar Walikota Marten Taha saat menghadiri pembukaan rekam cetak e-KTP bagi tahanan dan anak didik permasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Gorontalo melalui Video Conferce dengan aplikasi Zoom.
Marten mengaku bahwa pihaknya telah mengupayakan dan menargetkan sesuai hasil rapat koordinasi beberapa pekan yang lalu bahwa perekaman dan pencetakan pada 2.815 penduduk tersebut paling lambat sudah tuntas di bulan Februari mendatang.
"Sekarang pakai sistem jemput bola. Karena kalau ditunggu di kantor sekarang paling hanya 3 sampai 4 orang yang datang. Tetapi dari Capil pun tidak tahu ada dimana mereka. Jadi disamping kita menjemput bola, kita juga melakukan verifikasi dan validasi. Jangan-jangan mereka sudah pindah, atau bahkan mereka ada yang sudah meninggal," tambah Marten.
Sementara perekaman dan pencetakan e-KTP di Lapas Gorontalo sendiri merupakan upaya yang dilakukan Pemkot Gorontalo bersama KPU untuk memastikan bahwa setiap WNI yang punya hak pilih artinya berusia 17 tahun ke atas benar-benar dapat menyalurkan haknya dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres.
"Karena persyaratan seorang pemilih itu, yang punya hak itu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, persyaratannya harus memiliki KTP elektronik. Sehingga dia kalau tidak punya, atau dia punya KTP ganda, dia punya NIK tapi KTP tidak punya, maka dia tidak bisa menyalurkan haknya sebagai pemilih dalam pemilu itu," tegas Marten.
Oleh karena itu, kerjasama tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh Lapas se-Indonesia itu semua penghuninya memiliki e-KTP.
"Kalau di luar itu berdasarkan tugas fungsi dan kewenangan dari Capil mereka melakukan perekaman baik mereka ke DKCS, ataupun sebaliknya DKCS datang ke kelurahan, datang ke sekolah-sekolah, ke rumah sakit atau tempat-tempat kantor apa saja," kata Marten.
"Alhamdulillah, di Kota Gorontalo ini walaupun sebelum pelaksanaan kerjasama hari ini, itu DKCS sudah proaktif untuk melakukan perekaman maupun pencetakan di Lapas Gorontalo atas izin dari Kalapas dan Kepala SPKA yang ada di Kota Gorontalo ini," jelas Marten.
Dengan adanya kerjasama ini, Marten pun mengaku telah menginstruksikan kepada DKCS untuk melakukan pemantauan di dalam Lapas apakah masih ada orang yang belum melakukan perekaman atau pencetakan. "Hal ini juga merupakan upaya konsolidasi demokrasi, semua yang punya hak harus diberikan haknya, termasuk yang berada di Lapas," pungkasnya.(hl/tri)
