Walikota Gorontalo Marten Taha menghadiri Rapat Pleno Pengurangan Kawasan Kumuh bersama Sekda Kota Gorontalo dan Pokja yang terdiri dari berbagai OPD.
-
Walikota Gorontalo Marten Taha menghadiri Rapat Pleno Pengurangan Kawasan Kumuh bersama Sekda Kota Gorontalo dan Pokja yang terdiri dari berbagai OPD, Rabu (16/1/19). Hulondalo.id - Walikota Gorontalo, Marten Taha memberikan apresiasi atas Pengurangan Kawasan Kumuh di Kota Gorontalo di 2018. Program tersebut telah menyelesaikan sisa kawasan kumuh tahun 2017 yang berjumlah 191,53 dengan target 60 persen. "Alhamdulilah bisa melebihi target yakni mencapai 69,59 persen atau 191 hektar, tertangani 133 sehingga tersisa 58 hektar di 2019, dan saya sudah bisa pastikan bahwa 2019 sudah tuntas kumuh di Kota Gorontalo," tuturnya.Apresiasi itu disampaikan Marten, usai menggelar Rapat Pleno Pengurangan Kawasan Kumuh bersama dengan Sekertaris Daerah Kota Gorontalo juga Pokja yang terdiri dari, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diantaranya Dinas Lingkungan hidup, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Badan Satpol, Penanggulangan Bencana.Rapat yang digelar pada (16/11/2019) di Kantor Walikota Gorontalo itu, membahas peningkatan kawasan dan pemukiman Kota Gorontalo dengan Bantuan Dana Investasi (BDI). Mulai dari, laporan pelaksana program BDI atas progres pelaksanaan kegiatan skala Lingkungan yang berjumlah Rp. 14 Milyar yang tersebar di 12 Kelurahan telah selesai 100 persen. Dan yang kedua ialah membahas tentang pelaksanaan kegiatan selanjutnya untuk skala kawasan. "Untuk skala kawasan, yang tahap pertama pelaksanaannya akan dimulai pada tanggal 22 Januari 2019 dan itu sudah tender. Sudah selesai tahap kedua untuk Talumolo atau Kampung Bugis atau Ipilo nanti kita lakukan pembahasan lagi karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Harus minimal 15 hektar kemudian manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat, berapa banyak KK yang tinggal disitu dan lain sebagainya. Tapi calon-calonnya itu Talumolo untuk skala kawasan tahap 2," jelas Marten.Dirinya pun meminta Pokja untuk melakukan kolaborasi atau sinerji program. "Saya tidak mau lagi yang sudah dikerjakan yang skala lingkungan ini kembali kumuh lagi. Jadi peran dari para Kelurahan dan Kecamatan dan Dinas-dinas terkait seperti Lingkungan hidup, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Badan Satpol, Penanggulangan Bencana, Dinas Koperasi UKM, dsb ini yang terkait untuk kolaborasi semua kegiatan yang ada di masing-masing OPD itu agar bisa mensinergikan untuk bisa melakukan pencegahan agar kawasan yang telah dibangun ini sudah tidak kumuh lagi atau tidak kembali kumuh," tegasnya. Dari 19 kawasan kumuh, 12 sudah ditangani sementara untuk sisanya akan dirampungkan pada 2019 ini. Saat ini Walikota pun mengakui bahwa pihaknya sementara menyusun DED. "Sebab,yang lain ada anggaran tidak terserap. Dalam artian selesai pekerjaannya, tapi anggaran tidak terserap kurang lebih 2,9 Milyar. Dan akan dilanjutkan di 2019 untuk menangani kawasan di sekitaran Kampung Bugis kemudian Siendeng, Biawu dan sekitarnya. sisa anggaran agar 2019 benar-benar tercapai 100-0-100 (100 Air bersih, 0% Kumuh dan 100 Sanitasi)," tambah Marten.Setelah 12 kelurahan di Kota Gorontalo merampungkan persoalan kumuh, Marten juga melihat dari sektor ekonomi terkait dengan pengembangan UMKM. "Kawasan itu juga menentukan untuk pengembangan UMKM, makanya saya minta agar Dinas Koperasi UMKM dan tenaga kerja mengambil bagian disini, di kawasanan-kawasan itu harus tumbuh pengembangan usaha mikro kecil. Sehingga bantuan pengembangan Usaha yang ada di Dinas Sosial, misalnya ada KUBE (Kelompok Usaha Bersama) berikan bantuan ke arah sana, demikian juga ada peningkatan infrastruktur dan usaha produktif oleh dinas UMKM dalam rangka padat karya arahkan kesana, sehingga mereka kalau Kawasannya sudah bagus, Lingkungannya sudah bersih maka mereka akan dengan mudah untuk mengembangkan usaha," pungkasnya. (HL/tri)
