Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo memimpin rapat evaluasi terhadap mitra kerja OPD. Kamis (3/1/19)
-
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo memimpin rapat evaluasi terhadap mitra kerja OPD. Kamis (3/1/19) Hulondalo.id – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo melakukan evaluasi terhadap mitra kerja OPD di Kabupaten Gorontalo, Kamis (3/1/19). Mitra kerja dimaksud antara lain FKUB, FKP, KONI, KNPI, Takmirul Masjid, DMI dan organisasi. Ditemui disela – sela rapat evaluasi, Bupati Nelson menjelaskan, evaluasi terhadap mitra kerja OPD, baru pertama kali ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Selama ini kata dia, pasca bantuan dana atau anggaran diberikan, maka dibiarkan begitu saja. Memang kata Bupati Nelson, diantara mitra kerja OPD ini, ada yang sudah mandiri. Namun tak jarang, dan itu terungkap juga dalam rapat evaluasi, sejumlah persoalan internal ada diantara beberapa mitra kerja OPD tersebut. Bupati Nelson juga mengakui bahwa, pemerintah daerah tidak akan maksimal dalam bekerja, tanpa ada dukungan dari masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat kata dia, adalah mitra kerja OPD itu sendiri. “Alhamdulillah, dari evaluasi tadi, ada yang sudah berjalan dengan baik, namun ada juga yang belum,” ungkapnya. Dia juga menambahkan bahwa, diantara para pengurus mitra kerja OPD tersebut, ternyata ada juga yang belum memahami dengan baik, apa yang menjadi tupoksinya. Dari berbagai kondisi tersebut, pemerintah daerah bisa mengetahuinya secara pasti kini. “Apa kelemahan maupun kekurangan, itu yang kemudian kita perbaiki secara bersama – sama,” timpal Nelson. Melalui evaluasi tersebut kata Bupati Nelson lagi, kedepan seluruh mitra kerja OPD ini, bisa saling belajar. Mereka juga, tentunya tak bisa berdiri sendiri. Bupati Nelson memberi contoh, Dewan Masjid Indonesia (DMI) memiliki program ekonomi. “Namun, terkendala dengan ketersediaan anggaran, maka salah satu solusinya adalah, bersama – sama Baznas melalui dana yang ada, untuk mewujudkan program tersebut,” paparnya lagi. Begitu juga dengan Tagana. Menurut Bupati Nelson, saat terjadi, maka bisa melibatkan Pramuka atau lainnya, dalam proses penanggulangan bencana. Terkait kucuran anggaran, dia mengakui bahwa, ditahun 2018 kemarin, ada beberapa diantaranya tak dapat bantuan. “Beragam alasannya, antara lain kepengurusan maupun persoalan internal dari mitra kerja OPD tersebut,” kata Bupati Nelson. Masih terkait dengan anggaran, Bupati Nelson juga mengatakan bahwa, pemanfaatan anggaran dibawah Rp. 500 ribu, bisa dilakukan secara tunai. Namun diatas angka itu, harus sesuai dengan aturan, pembayaran non tunai. Non tunai antara lain juga, menghindari peluang terjadinya korupsi. Karena, terkadang pembayaran tunai diwarnai dengan negosiasi dan lainnya. Ditahun 2019 ini, Bupati Nelson meminta agar, kepengurusan dan sekretariat yang lebih baik, program yang baik, kolaborasi antara mitra kerja selain dengan OPD dan fokus pada tupoksi. “Ini menghindari adanya tumpang tindih,” ungkap Nelson. Terkait dukungan anggaran, Bupati Nelson mengatakan, jumlahnya bervariasi mulai Rp. 50 juta hingga diatas Rp. 500 juta. Tergantung program dan kegiatan. (hl.dani)
