Hulondalo.id - Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Gorontalo pada 2018 terealisasi sebesar Rp 5,44 Triliun atau 92,68% dari Rp 5,87 Triliun. Meski realisasi lumayan bagus, tapi masih terdapat kekurangan yang harus dibenahi lagi untuk serapan APBN 2019 ini.
Data yang diperoleh Hulondalo.id dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo, bahwa dari seluruh realisasi per jenis belanja, adalah jenis belanja modal yang memiliki realisasi terendah untuk serapan APBN 2018 lalu.
Realisasinya hanya mencapai 85,5%. Jika diperhatikan baik-baik, ini bisa menjadi sebuah cacat besar. Bagaimana tidak, belanja modal pemerintah adalah inti dan salah satu tolak ukur terealisasinya program pemerintah atau tidak, termasuk erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada konfrensi pers yang dipimpin langsung Kakanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Fatma Sari Fatma, bahwa penyebab tidak optimalnya belanja modal masih berkutat pada proses pembebasan lahan yang berlarut-larut.
"DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) juga terlambat diterima sehingga jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih singkat yang berdampak pada gagal lelang," kata Fatma.
Kakanwil DJPb Provinsi Gorontalo juga menyoroti soal realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang hanya mencapai 89,18%. Penyebabnya, kata Fatma, mulai dari keterlambatan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik, realisasi tidak mencapai target untuk pengajuan penyaluran tahap III dan kontrak yang batal.
Secara umum, DJPb lebih menyoroti budaya serapan anggaran yang masih sama dari tahun-tahun sebelumnya. "Yaitu budaya last minute, terjadi penumpukan di akhir tahun," katanya.
Dia mencontohkan, capaian serapan Triwulan I 2018 sebesar Rp 632,39 Miliar, Triwulan II Rp 1,27 Triliun, Triwulan III menjadi Rp 1,48 Triliun dan Triwulan IV terealisasi Rp 2,05 Triliun.
Fenomena itu juga berdampak pada pelaksanaan anggaran Program Prioritas Nasional. Terungkap terdapat berbagai kendala diantaranya proses pembebasan lahan yang berlarut-larut, DIPA terlambat, Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kementerian belum terinformasi menyeluruh pada pelaksanaa kegiatan, keterlambatan lelang hingga bencana alam.
"Total anggaran yang dialokasikan untuk program prioritas Nasional di Gorontalo adalah Rp 1,47 Triliun, namun terealisasi hanya 87,40% atau sebesar Rp 1,28 Triliun," tambah Fatma.
Kanwil DJPb berharap agar fenomena pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga 2018 dapat diminimalisir pada tahun anggaran 2019. Diantaranya mereview atas perencanaan kegiatan, penyerapan dan capaian kinerja.
"Selain itu, meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak ke KPPN, koordinasi dnegan pihak terkait sebelum proses pembebasan lahan, pastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan, pengendalian pengelolaan UP/TUP dan meningkatkan kompetensi pengelola keuangan," tandasnya.(hl/alex)
