Hulondalo.id - Pertemuan Gubernur Rusli Habibie dengan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo, Fatma Sari Fatma, Selasa (4/12/2018), terungkap bahwa realisasi Serapan anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Gorontalo secara umum masih di bawah 80%.
Sementara deadline atau batas waktu yang tersisa paling tidak hanya sampai tanggal 15 Desember 2018. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berharap agar seluruh pencairan, terutama yang berasal dari pagu APBN bisa selesai tepat waktu.
Sementara itu, data yang diperoleh Hulondalo.id dari Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tercatat bahwa realisasi serapan APBN di Provinsi Gorontalo sampai akhir November 2018 baru sebesar 76,72% atau senilai Rp 4,498 Trilyun dari total APBN 2018 Rp 5,864 Trilyun.
Artinya masih ada 23,28% yang harus dikejar hingga pertengahan Desember 2018 nanti. Nilainya mencapai Rp 1,366 Trilyun. Artinya, jika dihitung mulai Selasa hari ini, duit APBN yang harus dihabiskan di Gorontalo berkisar Rp 109 Miliar per hari hingga batas waktu yang sudah ditentukan.
Jika dilihat dari jenis belanja, realisasi dana desa dan belanja pegawai nyaris mencapai 100%. Sementara hingga November 2018, realisasi serapan terendah yaitu belanja modal dengan realisasi baru mencapai 58,83% dari total pagu sebesar Rp 1,511 Trilyun. Padahal, belanja modal sangat berkaitan erat dengan investasi pemerintah untuk masyarakat.
Sementara jika dilihat per wilayah, realisasi serapan APBN rata-rata diatas 80% kecuali Kota Gorontalo. Di Kota Gorontalo dari total pagu Rp 2,757 Trilyun, terealisasi baru 68,54% atau senilai Rp 1,887 Trilyun.
Sedangkan untuk dana desa, hampir tidak ada masalah. Realisasinya sudah mencapai 99,94%. Namun, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, seperti yang sudah disinggung Gubernur Rusli Habibie pada pertemuan tersebut, realisasinya baru mencapai 72,86% atau senilai Rp 685,9 Miliar dari total Rp 941,4 Miliar.
Jika Serapan anggaran tidak maksimal sampai batas waktu yang ditentukan nanti, maka otomatis anggaran sebesar tersebut harus dikembalikan ke pusat. Bahkan, bukan tidak mungkin setelah dievaluasi akan berpengaruh pada alokasi anggaran kedepan.
"Masih banyak DAK-DAK (Dana Alokasi Khusus) yang belum cair, sementara batasnya hanya sampai 15 Desember. Kami harapkan bisa lebih optimal lagi pencairannya. Kalau tidak, anggarannya akan dikembalikan (ke pusat,red)," pinta Gubernur Rusli Habibie.(alex)
