Hulondalo.id - Puluhan supir truk kontainer melakukan aksi protes di gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (19/11/2018). Mereka mempertanyakan edaran dari Sales Retail (SR) Depo Pertamina Gorontalo yang melarang pengusaha truk kontainer menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dalam hal ini solar.
"Kami ini datang ke DPRD Provinsi Gorontalo untuk meminta mengkomunikasikan dengan SR Pertamina tentang alasan apa melarang truk kontainer menggunakan solar bersubsidi," pinta Wakil Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Gorontalo, Muhamad Jefri Isa.
Sebelumnya, pihak Depo Pertamina Gorontalo mengeluarkan edaran kepada seluruh SPBU untuk tidak melayani pengisian BBM bersubsidi untuk truk kontainer. Jefri mengatakan, sebelumnya SR Pertamina menyampaikan kepada mereka bahwa pelarangan itu sudah berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014.
"Tapi kenapa ini hanya berlaku di Gorontalo? Karena ternyata, setelah kami kroscek teman-teman kami yang ada di Palu, Makassar, Manado, itu tidak ada larangan seperti ini," kata Jefri yang diamini rekan-rekan seprofesi.
Menurutnya, akibat edaran SR Depo Pertamina Gorontalo yang berlaku sejak Sabtu (17/11/2018), aktivitas distribusi barang dan jasa menjadi terganggu, terutama di Pelabuhan Gorontalo. Rata-rata supir truk tidak bisa bekerja karena tidak punya bahan bakar.
BACA JUGA : Banyak Truk Kontainer Mogok, Distributor Barang Dirugikan
Sementara sebagian besar kontainer tersebut melayani distribusi barang dan jasa di Gorontalo, terutama 9 bahan pokok. Jika SR Depo Pertamina memaksakan pengusaha kontainer menggunakan BBM bersubsidi, maka mau tidak mau pengusaha akan menaikkan harga yang merupakan imbas dari naiknya ongkos operasional,
"Otomatis harganya akan naik pak. Kasihan masyarakat, kita ini melayani 9 bahan pokok yang ada di Gorontalo. Upaya pemerintah provinsi Gorontalo yang berusaha menekan inflasi di Gorontalo akan sia-sia," tambah Jefri.
Olehnya, kedatangan para supir truk kontainer di DPRD Provinsi Gorontalo meminta agar bisa difasilitasi. "Kasihan pak supir-supir nanti tidak bisa makan ini," pintanya.
Hingga berita ini dilansir, saat ini Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Gorontalo masih melakukan jajak pendapat dengan DPRD Provinsi Gorontalo.(hl-01)
