Hulondalo.id – Anggota Komisi II, DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Gustam Ismail, meminta tiga Dinas teknis yakni, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Dukcapil, agar intens saling koordinasi, mengenai pengurusan BPJS Kesehatan.
Gustam mengatakan, persoalan terkait BPJS kesehatan itu, kemungkinan diakibatkan oleh kelengkapan dari pada administrasi dan itu yang muncul menjadi persoalan di masyarakat.
"Misalnya sudah bisa dieksekusi di BPJS, Tapi kartu Keluarganya belum bisa, belum ada, ini yang menghalangi," ungkap Gustam, usai rapat dengan Dinas Teknis terkait dan BPJS Kesehatan, di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Senin (7/2/2022).
Seharusnya kata Gustam, dari awal sudah ada antisipasi, karena sudah menjadi pengalaman dan tiga instansi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dukcapil itu harus ada koordinasi.
"Siapa sebenarnya yang harus mendapatkan BPJS ini dan apa kebutuhan mereka dari sisi administrasi, ini harus memang dilakukan lebih awal, sehingga tidak memunculkan persoalan ketika masyarakat sudah ada yang sakit, kemudian masih dalam tahapan pengurusan administrasi untuk mengaktifkan BPJS," tuturnya
BPJS juga diminta Gustam, jangan hanya terfokus pada persoalan administrasi, jika sudah memasuki tahap selanjutnya, harus dieksekusi, seharusnya kata Gustam, ada kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan.
"Kasian rakyat bolak-balik kesana kemari, kan anggarannya ada, sudah kalau tidak ada anggaran, ini anggarannya ada, cuma memang persoalannya terhadap kelengkapan administrasi itu," kata Gustam
Gustam mengakui, selama ini hubungan kerja sama yang baik antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah, berjalan baik dan BPJS juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika tidak ada anggaran yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah, termasuk DPRD.
"Setiap tahun kita mendorong anggaran, bagaimana BPJS ini, pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu lancar," imbuh Gustam
