Walikota Gorontalo, Marten Taha saat memimpin Rakernis APEKSI di Yogyakarta. (foto:hms)
-
Walikota Gorontalo, Marten Taha saat memimpin Rakernis APEKSI di Yogyakarta. (foto:hms) Hulondalo.id - Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP APEKSI, memimpin Rapat Kerja Teknis (Rakernis) DPP APEKSI, Kamis (14/10/2021) di Yogyakarta. Dalam Rakernis yang mengusung tema Mewudjudkan Ekosistem Smart City Berkelanjutan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, Marten menjelaskan APEKSI tidak hanya sebatas organisasi yang didalamnya terdapat seluruh pimpinan daerah khususnya Kota. Lebih dari itu kata Marten, APEKSI sebuah wadah untuk melakukan kolaborasi, kerjasama dan sinergitas. Sehingga, organisasi APEKSI ini memiliki slogan yakni APEKSinergi. "Untuk memperkuat kolaborasi, sinergitas dan kerjasama dengan semua pihak untuk memajukan Indonesia yang dicita-citakan," ujarnya saat membuka rakernis tersebut. Kaitan dengan rakernis yang dipimpinnya, bertujuan menjawab tantangan zaman yang sekarang ini terlihat hampir di seluruh wilayah kota se Indonesia, dengan melahirkan rekomendasi dari pelaksanaan Indo Smart City Forum dan Expo 2021. "Pengembangan smart city yang berkelanjutan di Indonesia, masih diperhadapkan dengan tantangan diantaranya, infrastruktur, data, pemahaman dan paradikma seperti sebelumnya sudah dipaparkan oleh Wali Kota Parepare," kata Marten. Marten mengatakan, jika daerah terjauh di sebuah Kota masih terkendala dengan infrastruktur fasilitas teknologi, termasuk data, karena dalam menjalankan fungsi kota cerdas, pembentukan pemahaman dan paradigma menjadi penting, bukan hanya untuk masyarakat, tetapi termasuk seluruh ASN di masing-masing pemerintah kota. "Tantangan lain adalah tata kelola kota cerdas, dan berikut adalah keamanan data seperti peretasan dan lain sebagainya, terakhir adalah kerjasama dan kolaborasi," jelasnya. Dari tujuh tantangan yang ada, Marten menambahkan, forum resmi tersebut juga melahirkan 7 rekomendasi yang dipastikan bisa menjawab seluruh tantangan tersebut. Berikut isi 7 rekomendasi tersebut:
Mendorong pemerintah pusat untuk melakukan penguatan ekosistem digitalisasi secara merata, khususnya di geografis Indonesia, yang daerah cukup sulit dan terluar dalam mewujudkan smart city.
Mendorong Pemerintah Pusat untuk segera megeluarkan RPP tentang perkotaan atau Standar Smart City, yang sempat direspon baik oleh Staf Ahli Kominfo, agar ukuran kinerja dapat dievaluasi.
Mendorng pemerintah daerah menambahkan tupoksi khusus, untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas jenjang karir bagi pengelola smtar city.
Mendorong kepada Kementerian Kominfo RI, Kemendagri RI dan Kementerian PPN/Bappenas RI, untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan edukasi dalam hal regulasi pengembangan infomrasi teknologi dan pengembangan pembangunan berbasis kota cerdas.
Mendorong Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan menggunakan kearifan lokal, untuk masyarkat yang belum terjangkau akses internet dalam konteks penanganan pandemi.
Mendorong kenjelasan kelembanggaan digitalisasi daerah oleh Kemendagri RI.
Mendorong kejelasan jenjang karir bagi pengelola smart city daerah," pungkasnya.
