Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf saat mengikuti Rapat Forkopimda Provinsi Gorontalo. (foto:hms)
-
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf saat mengikuti Rapat Forkopimda Provinsi Gorontalo. (foto:hms) Hulondalo.id – Tindakan tegas dari aparat baik itu Polri, TNI dan lainnya kata Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf diperlukan pada pemberlakuan PPKM Mikro, sebagaimana yang telah disepakati bersama. Paris juga mengatakan, pemberlakuan PPKM Mikro ini, jangan semua menjadi beban Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dia yakin, Pemerintah Kabupaten/Kota sudah melakukan hal tersebut secara maksimal, hanya saja pada tindakan yang dilakukan. "Jangan ada pembiaran, pendiaman terhadap apa yang sudah disepakati, intinya adalah edaran, regulasi, ketentuan sudah kita laksanakan, tetapi masih ada saja yang melanggar," ucap Paris dihadapan Forkompinda, Kamis (8/7/2021). Dia memberi contoh kecil soal posko ditiap-tiap kelurahan. Posko ini kata Paris, dikhawatirkan hanya hiasan semata. Ini membutuhkan peran aktif dari semua pihak dan harus dilakukan secara masif. "Kita juga sebagai wakil rakyat, mengunjungi posko, tapi ada posko yang tidak tangguh, padahal namanya posko tangguh," kata Paris. Tak hanya itu, Paris juga mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Gorontalo yang memanfaatkan semua pihak baik OPD, Polri-TNI, dan partai politik. "Harus ada tindakan yang jelas tak hanya di narasi saja, kita harus ambil langkah terhadap usaha bersama masyarakat memerangi penularan Covid-19," ungkapnya. (Inkri/Adv)
