Kunjungan Idah Syahidah Rusli Habibie bersama anggota Komisi VIII DPR RI saat menyalurkan bantuan penanganan bencana di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (21/1/2021).
-
Kunjungan Idah Syahidah Rusli Habibie bersama anggota Komisi VIII DPR RI saat menyalurkan bantuan penanganan bencana di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (21/1/2021). Hulondalo.id - Anggota Komisi VIII DPR RI, Idah Syahidah Rusli Habibie mengecek pola koordinasi antara satuan kerja dalam penanganan penanggulangan bencana di daerah-daerah. Salah satu daerah yang didatangi Idah Syahidah dalam Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi VIII itu adalah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada 21 Januari 2021 lalu. Idah Syahidah menjelaskan, selama ini pola koordinasi kerap menjadi sorotan dalam penanggulangan bencana, yaitu Koordinasi antara BNPB, BPBD, Kemensos RI dan Dinas Sosial, juga Pemerintah Daerah. Hal ini, menurut Idah yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) UU Penanggulangan Bencana, juga menjadi salah satu poin pembahasan dalam revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. “Jadi kami mengecek daerah-daerah yang kerap terjadi bencana termasuk Kabupaten Cianjur ini. Penting untuk mengetahui pola koordinasi yang dilakukan, juga kendala-kendalanya. Sehingga menjadi masukkan bagi kami untuk revisi UU Penanggulangan Bencana serta menjadi pelajaran bagi penanganan bencana di Gorontalo," kata Idah Syahidah yang hadir ke Cianjur bersama pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI lainnya. Hal menarik, menurut Idah, bagaimana manajemen logistik dalam penanganan bencana. Sebab, ada banyak kendala saat bencana terjadi, pertama lokasi bencana yang cukup jauh dari akses jalan utama, terputusnya jalur akses ke lokasi bencana. Kedua, sumber daya manusia dan alat transportasi. Selain itu, saat kunjungan di Cianjur, Idah turut menyalurkan bantuan dari Komisi VIII dan Kemensos berupa 240 makanan siap saji, 120 paket makanan anak, 50 paket kidsware juga foodware dan lainnya. Terkait makanan siap saji, Idah menekankan kepada para petugas dan relawan penanggulangan bencana untuk mengajarkan para korban bencana cara mengolah makanan siap saji dengan jelas agar bisa dimakan. “Makanan siap saji ini teknologi baru, di mana ada nasi dan lauk pauknya dalam satu paket. Bisa langsung diolah di kota makanan siap saji itu. Cara mengolahnya harus sesuai petunjuk, agar hasilnya bisa dimakan dengan baik. Ini penting bagi para petugas atau relawan bisa mengolahnya dan bisa mengajarkan kepada penerima bantuan sehingga bisa dimakan," anggota Fraksi Golkar itu. Idah Syahidah juga menjelaskan, terkait bencana alam yang terjadi di Sumedang Jawa Barat, Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan, sejak awal Komisi VIII DPR RI telah langsung bergerak mendesak Kemensos terutama Menteri Sosial, BNPB untuk turun langsung melakukan evakuasi dan penanganan korban bencana. Di Sumedang, menurutnya, sebagian pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI telah turun langsung mengecek kondisi terakhir evakuasi korban bencana alam. "Saya sangat berduka dengan bencana yang terjadi di Sumedang, Sulbar dan Kalsel. Ketika terjadi bencana, yang kami lakukan pertama adalah mendesak BNPB dan Kemensos untuk bergerak langsung dengan jaringan di daerah seperti BNPB dan Dinas Sosial untuk evakuasi korban dan bantuan. Kami monitor dan kemudian turun untuk melihat langsung penanganan bencana yang berlangsung. Ini juga kami lakukan untuk Sulbar dan Kalsel," pungkas Idah.(adv)
